Pangkalan Bun – Sejumlah warga yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan dari AMP 46 dan PPAD wilah Kobar turut bergabung beramaa personil Kodim 1014/Pbn dan Persit KCK dalam berbagi Takjil kepada para pengendara yang lalu lalang di depan Makodim 1014/Pbn, saat berbagi takjil, mereka dari Ormas melakukan dukungan atas RUU (Rancangan Undang-Undang) TNI menjadi UU (Undang-Undang) TNI, yang telah setujui dan telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Kamis (20/3/2025), meski sudah ketuk palu, namun masih saja ada pro kontra dari berbagai kalangan.

Sementara itu Majri Ketua Ormas AMP 46 Kumai kepada media mengatakan, bahwa UU TNI telah di sahkan bahkan telah ketuk palu, tentunya sebagai warga yang baik sebaiknya memberi dukungan dengan cara berbagi takjil di bulan Ramadhan ini, daripada turun ke jalan-jalan Demo, yang dapat mengganggu aktivitas warga lainnya.

“Tentunya revisi UU TNI ini menjadi issue yang kemudian cukup krusial dan urgent, saya berharap, agar masyarakat yang ada d seluruh Indonesia, khususnya Wilayah Kotawaringin Barat dapat menerima keberadaan UU TNI ini,”ucapnya saat pembagian takjil berlangsung di depan Makodim, Rabu (26/3/2025).

Lanjut Majri meski penolakan ada dari berbagai khalayak, baik itu dari mahasiswa maupun dari para aktivis dapat menyampaikan saran dengan cara yang elegan, dimana ruang hukum masih terbuka lebar.

“Walaupun masih saja ada penolakan Baik aktivis maupun dari mahasiswa sebaiknya dapat diutarakan atau disampaikan dengan elegan, dengan melihat ruang-runag hukum yang hari ini masih terbuka lebar, bisa menguji materi pasal perpasal di dalam UU TNI yakni di Mahkamah Konstitusi,”tuturnya.

Ditambahkan, terlepas dari soal geopolitik tentunya ada faktor-faktor eksternal, hanya saja mengapa sampai Undang-undang TNI perlu direvisi, oleh karena sifat dari hukum itu harus ada pembaharuan, oleh karena sifat pembaruan inilah, maka secara otomatis UU TNI yang awalnya tahun 2004 dirubah menjadi pada tahun 2025 seperti sekarang ini.